PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) https://jurnal.amalinsani.org/index.php/pledoi <p><strong>PLEDOI</strong> is a scientific periodical published by Amal Insani Foundation, published 2 (two) times a year, namely every August and February. The scope and focus of the STUDY of the PLEDOI Journal includes a broad family of Legal sciences, namely Criminal Law, Civil, Constitutional Law, International Law, Dadang Law, International Business Law, Law Enforcement, Constitutional Law; International Treaty Law, Customary Law, Agrarian Law, Tax Law, and other relevant legal disciplines with the PLEDOI Journal Platform. Editor in Chief PLEDOI; <strong>Muhamad Ramadhani</strong></p> <p><strong>eISSN = 2962-6072 </strong>Terbit berdasarkan SK 0005.29626072/K.4/SK.ISSN/2022.09 Tanggal 05 September 2022 </p> Amal Insani Foundation en-US PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) 2962-6072 Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity https://jurnal.amalinsani.org/index.php/pledoi/article/view/26 <p>Politik hukum konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 mengalami empat kali amandemen yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, dalam amandemen UUD 1945 mengalami perubahan terkait pasal yang mengatur tentang pemerintah daerah. Amandemenn kedua sistem pemerintahan kita telah memberikan keleluasaan yang sangat luas dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan antar daerah dalam UUD 1945 diatur pada Pasal secara keseluruhan diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A Ayat 1-2 dan Pasal 18B Ayat 1-2. Dengan otonomi daerah maka pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, campur tangan pemerintah pusat hanyalah yang benar-benar berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara prinsip kesatuan (<em>unity</em>) dan perbedaan (<em>diversity</em>). Otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan lokal <em>(local government</em>) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, pengaturan otonomi daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Kata Kunci<em>: Politik Hukum, UUD 1945, Otonomi Daerah</em></p> Ade Fartini Copyright (c) 2022 PLEDOI : Jurnal Hukum dan Keadilan 2022-08-09 2022-08-09 1 1 1 11 10.56721/pledoi.v1i1.26 Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia https://jurnal.amalinsani.org/index.php/pledoi/article/view/27 <p>Human rights are rights owned by humans as creatures created by God. Human rights have come a long way to fight for justice for people worldwide. Historically, the efforts taken to solve humanitarian problems have been carried out for a long time in the world, and no one knows for sure when human rights began to be fought for. The enforcement of human rights occurs because of the violation of the law. Enforcement of human rights is the duty of all levels of society, not only the duty of state institutions. All levels of society are expected to cooperate and help each other in upholding human rights to realize just and civilized human precepts and create a prosperous society. The formation of law cannot be separated from the decisions of judges (judge-made law) related to law enforcement, while law enforcement is essentially a process to realize the legal goals of legal ideas into reality. This paper examines aspects of human rights in the rule of law, between progressive law and positive law. Progressive law is pro-justice and pro-people law, meaning that in judging the legal actors are required to prioritize honesty, empathy, concern for the people, and sincerity in law enforcement. The authors chose this title because until now law enforcement, especially related to human rights in Indonesia is still not optimal, mainly because until now the State of Indonesia is still in a transition zone that is still characterized by legal uncertainty. The main problem in this article is how to apply the law to human rights violations, which institutions prosecute human rights violators, what are means of settlement used in cases of human rights violations in Indonesia, and what are the principles of Islamic law regarding human rights</p> Uyla Maylani Damai Vistiani Gulo Farhan Lutfhi Azidan Copyright (c) 20222 PLEDOI : Jurnal Hukum dan Keadilan 2022-08-09 2022-08-09 1 1 12 18 10.56721/pledoi.v1i1.27 Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis https://jurnal.amalinsani.org/index.php/pledoi/article/view/28 <p>Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya semua warga negara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Tetapi kenyataannya, aturan hukum seringkali dilanggar, bahkan oleh aparat penegak hukum dan pembentuk hukum itu sendiri. Penegakan hukum di Indonesia masih tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan terhadap penegakan hukum. Perbaikan penegakan hukum dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Selain itu, dengan konsep negara hukum yang demokratis, penegakan hukum tidak hanya terpaku pada aturan hukum tertulis. Apabila aturan hukum tertulis tidak memberikan keadilan, maka aturan hukum tertulis dapat disimpangi. Penegakan hukum juga didukung oleh lahirnya teori hukum progresif dan teori hukum integratif</p> Widayati Widiayati Copyright (c) 2022 PLEDOI : Jurnal Hukum dan Keadilan 2022-08-09 2022-08-09 1 1 19 31 10.56721/pledoi.v1i1.28 Efektifitas Menakar Keadilan dalam Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor https://jurnal.amalinsani.org/index.php/pledoi/article/view/29 <p>Pemberian remisi bagi koruptor merupakan kebijakan yang tidak relevan, yang akan berpotensi lebih banyak lagi perkara korupsi di Indonesia. Efektifitas menakar keadilan terhadap tindak pidana kejahatan luar biasa (Korupsi) tidak dapat ditafsirkan sebagai alat untuk meringankan hukuman ataupun merubah hukuman yang sudah ditetapkan oleh pengadilan sehingga tidak serta-merta diberikannya remisi bagi narapidana perkara korupsi. Kemudian, datangnya <em>Covid-19</em> yang berdampak pada kesulitan ekonomi bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia dan hal ini menjadi tugas pemerintah untuk menanganinya, salah satunya adalah bantuan sosial. Akan tetapi, mirisnya di Indonesia dalam keadaan bencana <em>Covid-19</em> ini terdapat oknum-oknum elit politik yang menyeludupkan dana bantuan sosial tersebut. Maka, pemberian remisi bagi koruptor seharusnya dihapus karena berdampak terhadap masyarakat banyak, hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan narapidana salah satunya yaitu pemberian remisi, ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Namun demikian, pemberian remisi bagi narapidana tidak serta-merta diberikan keleluasan begitu saja, khususnya bagi kasus kejahatan luar biasa (Korupsi) yang terdampak pada kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga hususnya bagi kasus korupsi bantuan dana sosial (Bansos) covid-19 tidak berlaku pemberian remisi. Metode yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan kajian pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, berita dan informasi yang relevan yang membahas tentang Efektifitas Menakar Keadilan terhadap kasus korupsi pada bantuan sosial pada masa pandemic <em>covid-19</em>. Hasil dari penelitian ini adalah: Konsep Keadilan Bagi Pejabat yang Telah Melakukan Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS) merupakan kejaatan yang luar biasa yang berdampak pada keberlangsungan masyarakat hendaknya tidak diberikan remisi bagi pejabat yang menyalahgunakan dana bantuan tersebut</p> Edi sofwan Copyright (c) 2022 PLEDOI : Jurnal Hukum dan Keadilan 2022-08-09 2022-08-09 1 1 32 47 10.56721/pledoi.v1i1.29 Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata https://jurnal.amalinsani.org/index.php/pledoi/article/view/30 <p>Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa, Hak pihak yang menyewakan adalah hak-hak yang akan diterima oleh pihak yang menyewakan adalah Pihak yang menyewakan berhak atas uang sewa yang harus dibayar oleh penyewa pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian sewa menyewa. Pihak yang menyewakan berhak atas pandbeslag, yaitu penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan yang menyewakan seperti mengenai perabot-perabot rumah yang berada dirumah yang disewakan dalam hal penyewa menunggak uang sewa rumah untuk dilelang dalam hal penyewa tidak membayar lunas tunggakan uang sewa itu. Pihak yang menyewakan berhak meminta pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Hak pemberi sewa adalah menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa, memelihara benda yang disewakan sedemikian sehingga benda itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. Perjanjian sewa menyewa berakhir dengan wanprestasi sebelum habis waktu perjanjian yaiu persetujuan sewa menyewa dapat berakhir dengan sendirinya pada waktu tertentu, setelah dihentikan dengan memperhatikan suatu tenggang tertentu. Meskipun sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang konsensuil, namun oleh undang-undang diadakan perbedaan antara sewa tertulis dan sewa lisan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kata Kunci: perjanjian, Sewa Menyewa, Wanprestas</p> Anak Agung Dewi Utari Yusika Riendy Edi Sofwan Copyright (c) 2022 PLEDOI : Jurnal Hukum dan Keadilan 2022-08-09 2022-08-09 1 1 48 58 10.56721/pledoi.v1i1.30