Efektifitas Menakar Keadilan dalam Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor

Authors

  • Edi sofwan Universitas Pamulang

Keywords:

Keadilan, kepastian Hukum, Bantuan Sosial, Covid 19, Remisi, Koruptor

Abstract

Pemberian remisi bagi koruptor merupakan kebijakan yang tidak relevan, yang akan berpotensi lebih banyak lagi perkara korupsi di Indonesia. Efektifitas menakar keadilan terhadap tindak pidana kejahatan luar biasa (Korupsi) tidak dapat ditafsirkan sebagai alat untuk meringankan hukuman ataupun merubah hukuman yang sudah ditetapkan oleh pengadilan sehingga tidak serta-merta diberikannya remisi bagi narapidana perkara korupsi. Kemudian, datangnya Covid-19 yang berdampak pada kesulitan ekonomi bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia dan hal ini menjadi tugas pemerintah untuk menanganinya, salah satunya adalah bantuan sosial. Akan tetapi, mirisnya di Indonesia dalam keadaan bencana Covid-19 ini terdapat oknum-oknum elit politik yang menyeludupkan dana bantuan sosial tersebut. Maka, pemberian remisi bagi koruptor seharusnya dihapus karena berdampak terhadap masyarakat banyak, hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan narapidana salah satunya yaitu pemberian remisi, ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Namun demikian, pemberian remisi bagi narapidana tidak serta-merta diberikan keleluasan begitu saja, khususnya bagi kasus kejahatan luar biasa (Korupsi) yang terdampak pada kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga hususnya bagi kasus korupsi bantuan dana sosial (Bansos) covid-19 tidak berlaku pemberian remisi. Metode yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan kajian pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, berita dan informasi yang relevan yang membahas tentang Efektifitas Menakar Keadilan terhadap kasus korupsi pada bantuan sosial pada masa pandemic covid-19. Hasil dari penelitian ini adalah: Konsep Keadilan Bagi Pejabat yang Telah Melakukan Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS) merupakan kejaatan yang luar biasa yang berdampak pada keberlangsungan masyarakat hendaknya tidak diberikan remisi bagi pejabat yang menyalahgunakan dana bantuan tersebut

Downloads

Published

2022-07-28

How to Cite

sofwan, E. (2022). Efektifitas Menakar Keadilan dalam Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor. PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan), 1(1), 33-47. Retrieved from http://jurnal.amalinsani.org/index.php/pledoi/article/view/29